, JAKARTA – Menurut laporan PwC Indonesia, sasaran pemerintah dalam menekan
emisi
Pada tahun 2030, kita akan dihadapkan pada berbagai rintangan, termasuk dana iklim yang melampaui batasan anggaran pemerintah serta sistem perdagangan karbon yang belum sepenuhnya terbentuk.
Yuliana Sudjonno, mitra dan pemimpin keberlanjutan di PwC Indonesia, menggarisbawahi pentingnya
pasar karbon
yang tangguh untuk membantu usaha penurunan emisi.
“Melalui pengembangan rangkaian Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) yang disetujui secara internasional serta penyamaan metode proyek karbon dengan standar dunia, Indonesia bisa menaikkan kepercayaan terhadap kredit karbonnya dan membuat proses ekspornya lebih mudah,” jelas Yuliana dalam pernyataannya tertulis pada hari Kamis (13/3/2025).
WEGE Desain Perumahan Modular Beremisi Karbon Rendah
Berdasarkan Perjanjian Paris yang berusaha mengendalikan pemanasan global agar tidak melebihi 2ºC, dengan target idealnya hanya naik sekitar 1.5ºC, diperlukan usaha signifikan dari semua negara. Dibutuhkan investasi masif serta adaptasi pasar secara cepat.
Dalam hal ini, pasar karbon berperan signifikan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Sementara itu, Indonesia menempati posisi strategis dalam menjawab tantangan perubahan iklim di skala global.
:
Rencana PGN Bersama dan Dukungan PDSI untuk Mengurangi Emissions Gas Rumah Kaca pada Saat Mengebor
Agar lebih mendetail tentang langkah-langkah penting guna mengurangi emisi, PwC Indonesia telah meluncurkan laporan bertajuk Indonesia Carbon White Paper. Laporan ini menjelaskan peluang sektor karbon agar bisa memperbesar peran Indonesia di dalam Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mendorong perkembangan ekonomi negara tersebut.
Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi hingga 915 juta ton CO2 setiap tahunnya pada tahun 2030, tetapi baru mencapai 429 juta ton di tahun 2022. Agar dapat meraih sasarannya tersebut, dibutuhkan dana kira-kira US$281,23 miliar, jumlah yang lebih besar dari kemampuan APBN negeri kita.
:
Target ambisius Pertamina untuk dekarbonisasi pada tahun 2025, Apakah Akan Terwujud?
Yuliana menyebutkan bahwa pihak berwenang harus mengoptimalkan keterbukaan data tentang proyek-proyek di bawah SRN-PPI (Sistem Registri Nasional-Pengendalian Perubahan Iklim). Menyajikan rincian lengkap dari setiap proyek layaknya apa yang ada di daftar internasional bisa menciptakan tingkat kepercayaan ekstra bagi para stakeholder serta mendorong masuknya modal asing.
Berikut beberapa saran yang dihasilkan oleh PwC Indonesia guna memajukan pasar karbon di Indonesia:
– Menjabarkan aturan perdagangan karbon global demi memastikan keberlanjutan investasi dalam proyek-proyek karbon.
– Menjabarkan proses Penyesuaian yang Cocok (CA) serta Penyesuaian yang Tidak Cocok (NCA).
– Mengulas kembali penentuan tarif minimum untuk pajak karbon serta batasan sektor yang berkaitan.
– Memperkuat keterbukaan data terkait proyek di SRN-PPI
– Menyampaikan petunjuk terkait penanganan akuntansi dan perpajakan untuk transaksi kredit karbon
– Menggunakan teknologi guna memperkuat pengelolaan dan meningkatkan efisiensi dalam pasar karbon Indonesia
