Kritik HMI terhadap Sistem Pendidikan di Provinsi Banten
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (6/5/2026) sore. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan berbagai masalah krusial dalam sektor pendidikan yang dinilai tidak memadai dan belum berpihak pada masyarakat luas.
Massa aksi tampak memadati area depan gerbang DPRD Banten. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster dengan tuntutan seperti “Stop Komersialisasi Pendidikan”, “Evaluasi Dinas Pendidikan”, hingga “Ganyang Gubernur Andra-Dimyati”. Aksi ini berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa secara bergantian melakukan orasi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pendidikan di Banten.
Koordinator lapangan aksi, Rifal, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Namun, kondisi pendidikan di Banten saat ini masih jauh dari ideal.
Masalah Utama dalam Sistem Pendidikan
Beberapa isu utama yang disoroti oleh HMI antara lain:
- Angka putus sekolah tinggi: Tingginya angka putus sekolah, khususnya pada transisi dari jenjang SMP ke SMA/SMK, menunjukkan lemahnya jaminan keberlanjutan pendidikan bagi pelajar.
- Ketimpangan infrastruktur: Fasilitas sekolah di daerah pinggiran masih tidak layak dan tidak merata. Masih banyak sekolah dengan fasilitas yang tidak memadai.
- Kesejahteraan guru honorer: Tenaga pendidik honorer hidup dalam kondisi memprihatinkan meskipun memiliki peran vital dalam proses belajar mengajar.
- Penyaluran beasiswa yang tidak transparan: Program beasiswa daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 50 Tahun 2015 dinilai belum berjalan secara transparan dan merata.
- Adanya dugaan penyimpangan dana BOS dan pungli: Terdapat dugaan praktik pungutan liar serta penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah satuan pendidikan.
- Meningkatnya kasus pelecehan seksual: Persoalan ini dinilai sebagai bukti lemahnya sistem perlindungan terhadap peserta didik.
Rifal juga menyoroti kecenderungan komersialisasi pendidikan serta adanya intervensi kepentingan tertentu dalam dunia pendidikan. Kondisi ini dikhawatirkan menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas.
Tuntutan HMI
Dalam tuntutannya, HMI mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan. Mereka juga meminta peningkatan transparansi program beasiswa, pembenahan fasilitas pendidikan, serta memastikan perlindungan maksimal bagi peserta didik.
Selain itu, HMI menyoroti potensi pengalihan anggaran pendidikan dalam APBD ke program-program yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan sektor pendidikan.
Kesimpulan
Aksi HMI Cabang Serang menunjukkan kepedulian terhadap kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Masalah-masalah yang disoroti oleh organisasi tersebut mencerminkan tantangan serius yang harus segera diatasi agar pendidikan bisa benar-benar menjadi hak setiap warga negara.
