) Prasetyo Hadi mengaku bakal mempelajari seluruh poin yang menjadi tuntutan aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berdemonstrasi di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (20/2).
BEM SI di Jalan Medan Merdeka Barat, setelah diutus oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya menyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya,” ucapnya di hadapan para mahasiswa, Kamis.
Dia menawarkan perwakilan BEM SI bisa berdiskusi dengan pihak Istana Negara demi mengawal sembilan tuntutan demonstrasi pada Kamis ini.
Usai Dilantik Presiden Prabowo, Herman Deru Siap Wujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua
“Mari saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif,” katanya dalam orasi di atas mobil komando mahasiswa.
dalam orasinya juga mengingatkan kepolisian penjaga demonstrasi tidak berlaku represif karena para mahasiswa hanya menyampaikan tuntutan.
“Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda. Ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, berjaket biru, berjaket hijau,” ujar politikus Gerindra itu.
Prasetyo setelah itu menandatangani perjanjian menindaklanjuti sembilan tuntutan massa Indonesia Gelap.
Soal Demonstrasi Indonesia Gelap, Elite Golkar: Bagus, Membuat Peringatan Waspada
Seorang orator dari BEM SI meminta para rekannya untuk mendokumentasikan Prasetyo menandatangani perjanjian menindaklanjuti tuntutan.
“Kawan-kawan semua, hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2X24 jam,” kata seorang orator.
Diketahui, BEM SI pada Kamis ini melaksanakan puncak demonstrasi bertema Indonesia Gelap dengan membawa sembilan tuntutan.
Mendiktisaintek Satryo Bakal Di-Reshuffle, Akibat Demo Indonesia Gelap ?
Pertama, mereka menuntut kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
Kedua, massa menuntut transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Ketiga, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keempat, menuntut dibatalkannya revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menurut BEM SI bermasalah.
Gelar Kongres ke-VI, Demokrat Siap Sukseskan Pemerintahan Prabowo
Kelima, massa menolak dwifungsi TNI. Keenam menuntut pengesahan Undang-Undang Tentang Prampasan Aset.
Ketujuh, massa menuntut peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Kedelapan, menuntut penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Massa aksi dalam tuntutan kesembilan menuntut semua pihak menolak cawe-cawe Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan sekarang.
