BANDA ACEH — Pemerintah Filipina secara resmi menetapkan status darurat energi nasional akibat lonjakan harga minyak global yang dipicu oleh perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Keputusan ini diambil karena ancaman serius terhadap stabilitas pasokan energi domestik, meskipun sebelumnya pemerintah hanya menganggap kondisi tersebut sebagai gangguan harga, bukan krisis minyak.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan kebijakan ini melalui Executive Order No. 110. Ia menyatakan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara mereka. Menurut pernyataannya, Sekretaris Energi Filipina telah menilai bahwa kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap pasokan energi yang sangat rendah, sehingga diperlukan langkah-langkah mendesak untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara.
Status darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun dan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mengambil langkah cepat, termasuk mempercepat pengadaan energi dan mengendalikan distribusi. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa deklarasi darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi guna mengatasi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik.
Filipina juga memberikan kewenangan kepada Departemen Energi untuk mengambil langkah mitigasi, seperti pengelolaan konsumsi energi, penyesuaian beban listrik, serta penerapan kebijakan penghematan energi. Selain itu, perusahaan energi milik negara diperbolehkan melakukan pembayaran di muka di atas 15% kontrak guna mempercepat pengadaan pasokan energi.
Di sektor transportasi, pemerintah menginstruksikan perluasan program transportasi gratis, penambahan jam operasional kereta, serta penyediaan jalur prioritas guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Program UPLIFT juga diluncurkan untuk memastikan stabilitas pasokan energi, kelangsungan layanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Dampak langsung dari krisis energi ini mulai dirasakan masyarakat luas. BBC melaporkan bahwa ratusan pekerja transportasi di Manila melakukan aksi mogok akibat lonjakan harga bahan bakar yang tajam. Harga diesel dan bensin bahkan telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.
Seorang sopir berusia 62 tahun mengatakan kepada BBC bahwa kondisi semakin sulit. “Saya tidak punya makanan untuk menghidupi lima anak saya dan tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah,” ujarnya. Keluhan serupa juga disampaikan oleh sopir lainnya. “Rasanya seperti kami dicekik. Ini sangat sulit. Kami tidak tahu dari mana mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga,” kata Ronnie Rillosa, seorang sopir jeepney berusia 58 tahun kepada BBC.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan tidak meratanya bantuan pemerintah. Seorang pengemudi mengatakan, “Saya sudah antre lebih dari lima jam untuk bantuan tunai, tetapi nama saya tidak ada. Tidak ada bantuan, tidak ada penghasilan, tidak ada makanan untuk keluarga.”
Meski pemerintah telah memberikan subsidi, serta menerapkan kebijakan kerja empat hari untuk menghemat energi, tekanan ekonomi tetap dirasakan luas. Deklarasi darurat energi Filipina ini memperlihatkan bahwa dampak konflik global tidak hanya terbatas pada geopolitik, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang menghadapi lonjakan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.
