MOSKWA,
— Rusia menegaskan bahwa setiap perjanjian damai terkait Ukraina harus mencakup jaminan keamanan yang kokoh.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko, menegaskan bahwa Moskwa tidak akan menerima kesepakatan yang tidak menjamin status netral Ukraina dan menutup pintu bagi keanggotaannya di NATO.
“Kami akan menuntut agar jaminan keamanan yang kokoh menjadi bagian dari perjanjian itu,” ujar Grushko dalam wawancara dengan media Rusia,
Izvestia
, Senin (17/3/2025).
Grushko menambahkan bahwa Rusia menolak keras segala bentuk penempatan pemantau NATO di Ukraina, termasuk dalam bentuk pasukan penjaga perdamaian dari negara-negara Barat.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya mencari dukungan dari Presiden Rusia Vladimir Putin terkait proposal gencatan senjata 30 hari yang telah diterima Ukraina pekan lalu.
Utusan AS untuk urusan Ukraina, Steve Witkoff, menyebutkan bahwa Trump dijadwalkan berbicara langsung dengan Putin dalam waktu dekat guna membahas langkah-langkah penghentian perang yang telah berlangsung selama tiga tahun.
Witkoff mengatakan hal ini setelah kembali dari Moskwa, lokasi ia menggelar pertemuan yang disebutnya berlangsung positif dengan Putin.
Namun, Putin menegaskan bahwa gencatan senjata atau perjanjian damai harus memenuhi syarat-syarat yang dianggap krusial oleh Moskwa.
Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris dan Perancis, telah menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian guna memantau gencatan senjata di Ukraina. Australia juga menyatakan keterbukaannya terhadap opsi tersebut.
Namun, Rusia menilai kehadiran pasukan asing di Ukraina sebagai langkah berbahaya yang dapat memperburuk situasi.
“Tidak penting dengan nama apapun kontingen NATO dikerahkan di wilayah Ukraina, baik sebagai bagian dari Uni Eropa, NATO, atau dalam kapasitas nasional,” tegas Grushko.
“Jika mereka muncul di sana, itu berarti mereka ditempatkan di zona konflik dengan segala konsekuensinya bagi kontingen tersebut sebagai pihak dalam konflik,” lanjutnya.
Menurut Grushko, wacana mengenai pemantau tak bersenjata atau misi sipil pasca-konflik baru dapat dibahas setelah perjanjian damai resmi disepakati.
Presiden Perancis Emmanuel Macron sebelumnya menegaskan bahwa keputusan terkait pasukan penjaga perdamaian sepenuhnya menjadi wewenang Ukraina, bukan Rusia.
Menanggapi hal itu, Grushko kembali menegaskan bahwa kestabilan di kawasan hanya bisa terwujud jika Ukraina tidak bergabung dengan NATO dan tidak ada pasukan militer asing yang ditempatkan di wilayahnya.
“Kemudian, keamanan Ukraina dan seluruh kawasan dalam arti yang lebih luas akan terjamin karena salah satu akar penyebab konflik akan dihilangkan,” ujar Grushko.
Sejauh ini, perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina masih menghadapi jalan terjal, dengan masing-masing pihak mempertahankan posisi mereka.
Sementara itu, komunitas internasional terus mengupayakan solusi diplomatik guna menghentikan konflik berkepanjangan ini.
