BANTENMEDIA, JAKARTA — Isu pengenaan tarif penjemputan dan waktu tunggu dalam layanan ojek online (ojol) kembali menjadi perbincangan hangat. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap keluhan para pengemudi yang merasa skema tarif saat ini tidak mencakup biaya operasional mereka, khususnya ketika harus menempuh jarak jauh untuk menjemput penumpang.
Saat ini, sistem perhitungan harga layanan ride hailing hanya mengandalkan jarak pengantaran. Namun, tidak ada komponen biaya atau waktu yang diperhitungkan untuk proses penjemputan dan durasi tunggu dari pengemudi. Hal ini membuat beberapa driver merasa tidak adil dalam pendapatan mereka.
Heri, seorang pengemudi ojol di Tangerang, menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut. Ia mengaku seringkali harus berjalan jauh demi menemui penumpang, terutama saat jam sibuk.
“Setuju saya. Karena misalnya, kalau saya narik di jam macet, jemput 1-2 km bisa memakan waktu 15 menit,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (30/3/2026).
Menurut Heri, jika jarak penjemputan dan waktu tunggu turut dihitung dalam harga pemesanan, maka akan sangat membantu keuangan pengemudi.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan rencana ini. Fauzan, salah satu pengguna ojol, mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap penerapan tarif jemput secara kaku. Menurutnya, sistem aplikasi sering kali memberikan pesanan kepada pengemudi yang berada jauh dari lokasi penjemputan.
Ia juga khawatir jika tarif ojol naik, hal itu akan memberatkan pengguna. Namun, Fauzan mengakui bahwa skema tersebut bisa diterima dalam kondisi darurat atau ketika pengemudi sulit ditemukan.
“Kalau memang darurat dan tidak ada pengemudi yang dekat, mungkin bisa argonya ditarik dari titik penjemputan. Jadi kita sama-sama enak,” kata Fauzan.
Selain Fauzan, Poetra, pengguna lainnya, juga mengkritik efektivitas algoritma perusahaan aplikasi. Menurutnya, jarak penjemputan yang terlalu jauh menunjukkan adanya masalah pada sistem distribusi pesanan.
Keluhan dari dua pihak ini selaras dengan langkah yang diambil oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia). Organisasi ini menilai perhitungan tarif saat ini tidak adil bagi pengemudi.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menjelaskan bahwa algoritma saat ini hanya didasarkan pada jarak pengantaran. Padahal, pengemudi sering kali menghadapi beban jarak penjemputan yang signifikan.
“Kondisi tersebut merugikan pengemudi karena harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar, sementara pendapatan masih dipotong biaya aplikasi yang mencapai hampir 50%,” ujar Igun.
Untuk mengatasi masalah ini, Garda Indonesia mendesak Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus untuk layanan ojol. Regulasi ini diharapkan dapat mengatur komponen tarif secara menyeluruh, termasuk biaya penjemputan dan waktu tunggu.
Beberapa Poin Penting yang Muncul dalam Diskusi
-
Masalah Tarif Saat Ini
Sistem perhitungan tarif saat ini hanya menghitung jarak pengantaran, tanpa mempertimbangkan jarak penjemputan dan waktu tunggu. Hal ini menyebabkan pengemudi mengalami kerugian finansial. -
Dukungan dari Pengemudi
Banyak pengemudi ojol, seperti Heri, setuju dengan wacana pengenaan tarif penjemputan dan waktu tunggu. Mereka merasa perlu adanya penyesuaian agar pendapatan mereka lebih adil. -
Tantangan dari Pengguna
Sebagian pengguna ojol, seperti Fauzan dan Poetra, khawatir dengan kenaikan tarif. Namun, mereka juga mengakui bahwa skema ini bisa diterima dalam situasi tertentu. -
Langkah Formal dari Asosiasi
Garda Indonesia menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang mengatur komponen tarif secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pengemudi dan pengguna.
Kesimpulan
Isu pengenaan tarif penjemputan dan waktu tunggu dalam layanan ojol telah memicu diskusi panjang antara pengemudi dan pengguna. Meskipun ada pro dan kontra, isu ini menunjukkan pentingnya revisi sistem perhitungan tarif yang lebih adil. Dengan adanya regulasi yang jelas, harapan besar terletak pada penyeimbangan antara kepentingan pengemudi dan pengguna ojol.
