Penegakan Hukum Terhadap Pungli di Area Wisata
Dalam beberapa waktu terakhir, isu pungutan liar (pungli) di area wisata khususnya di Jawa Barat, kembali menjadi sorotan. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari para wisatawan yang merasa tidak nyaman selama berkunjung. Salah satu kasus yang viral adalah pengalaman Rina (32), seorang wisatawan asal Bandung, yang mengaku diminta membayar biaya masuk dan parkir di Pantai Sayang Heulang, Garut, dengan jumlah yang jauh lebih besar dari tarif resmi.
Pengalaman Wisatawan yang Mengalami Pungli
Menurut Rina, ia diberi tahu bahwa biaya masuk pantai adalah Rp15 ribu dan parkir motor sebesar Rp5 ribu. Namun, ia diperintahkan untuk membayar total sebesar Rp45 ribu tanpa diberikan karcis atau bukti pembayaran. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut membuatnya bingung karena tidak ada penjelasan jelas tentang dasar pungutan tersebut.
Selain itu, Rina juga menyampaikan kekesalannya terhadap kondisi pantai yang dinilai tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Fasilitas yang tersedia dinilai seadanya dan banyak sampah yang terlihat, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung.
Tanggapan Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons keras terhadap fenomena pungli yang marak di tempat-tempat wisata. Dalam unggahan video terbarunya di Instagram, ia menyindir sikap masyarakat yang ingin memperoleh keuntungan berlebihan sebagai “aksi bunuh diri” ekonomi.
Menurut Dedi, kebijakan seperti ini dapat membuat orang malas datang ke lokasi wisata, sehingga berdampak pada kemajuan ekonomi daerah. Ia menekankan bahwa wisatawan yang berkunjung adalah tamu yang bisa membawa rezeki, dan tidak boleh dipersulit dalam perjalanan maupun akses masuk ke area wisata.
Kritik Terhadap Sikap Masyarakat
Dedi Mulyadi juga mengkritik sikap masyarakat yang hanya fokus pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan tanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan wisata. Menurutnya, keindahan suatu destinasi wisata akan sia-sia jika tidak disertai dengan keamanan dan kenyamanan.
Ia menegaskan bahwa pariwisata hanya akan berkembang jika memiliki citra yang baik dan bebas dari pungli. Orang-orang yang berkunjung ingin merasa nyaman dan aman, bukan justru mengalami intimidasi atau ketidaknyamanan.
Imbauan Untuk Melaporkan Pungli
Pemerintah Daerah Jawa Barat, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, memberikan klarifikasi terkait tarif resmi di Pantai Sayang Heulang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Beni Yoga, menjelaskan bahwa tarif resmi telah ditetapkan dan tercantum di pos jaga sebagai acuan bagi pengunjung.
Tarif resmi untuk dewasa di hari biasa adalah Rp10 ribu, sedangkan parkir motor sebesar Rp5 ribu. Beni menegaskan bahwa setiap pungutan di luar ketentuan tersebut harus dilaporkan. Bahkan, pihaknya mendorong agar oknum pelaku pungli direkam sebagai bukti untuk nantinya ditindak secara tegas.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Dedi Mulyadi mengimbau kepada warga Jawa Barat untuk tidak melestarikan kebiasaan pungli tersebut jika ingin daerah maju. Ia menyarankan agar wisatawan berani melaporkan atau memviralkan oknum pelaku pungli sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum.
Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dan kesadaran akan pentingnya menjaga citra wisata, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua pengunjung. Pemprov Jabar dan Pemkab Garut akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pungli agar pariwisata Jawa Barat tetap berkembang secara berkelanjutan.
