Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Tangerang
Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi hingga awal tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi curah hujan tinggi yang akan terjadi pada akhir 2025 hingga Maret 2026. Perubahan iklim global menjadi salah satu faktor utama yang memicu kekhawatiran terhadap kondisi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.
Selama tahun ini, tren kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, dan angin kencang semakin meningkat di berbagai wilayah kota. Peningkatan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk memperketat langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap risiko bencana.
Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyampaikan bahwa status siaga darurat akan berlaku mulai Desember hingga Maret. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama.
“Kita tetapkan status siaga darurat karena kita harus lebih waspada. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat persiapan kita,” ujar Sachrudin dalam Apel Siaga Bencana Kota Tangerang yang digelar pada 10 Desember lalu.
Perubahan Paradigma dalam Penanggulangan Bencana
Sachrudin menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam menghadapi bencana. Menurutnya, Kota Tangerang perlu lebih proaktif dalam mengelola risiko bencana. Ia menilai bahwa dengan kesiapan yang baik, beberapa musibah bisa dihindari atau diminimalkan dampaknya.
“Ketika kita siap, biasanya musibah memilih jalan lain. Tapi kalau kita lengah, genangan kecil pun bisa berubah jadi bencana,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa intensitas hujan bukan satu-satunya penyebab bencana. Perilaku manusia, seperti pengelolaan sampah dan lingkungan, turut berkontribusi dalam memperparah situasi.
Langkah Konkret untuk Mengurangi Risiko Bencana
Sachrudin memberikan instruksi kepada para camat dan lurah untuk memastikan kebersihan lingkungan, khususnya saluran air dan drainase, tetap terjaga. Ia menilai bahwa saluran yang tersumbat oleh sampah atau sedimen dapat memperburuk risiko banjir.
“Saluran tersumbat sampah, sedimen menumpuk, drainase tidak berfungsi—semua itu merusak keseimbangan lingkungan. Mengembalikan keseimbangan dimulai dari hal sederhana, menjaga kebersihan. Tidak boleh ada ego sektoral,” tegasnya.
Kerja Sama Antar Stakeholder
Menurut Sachrudin, seluruh unsur pemerintah, aparat, dunia usaha, hingga relawan harus bekerja sama dalam satu komando untuk menghadapi puncak musim hujan beberapa bulan ke depan. Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota Tangerang berharap dapat meminimalkan risiko bencana dan melindungi masyarakat dari dampak negatif cuaca ekstrem.
