BANTENMEDIA – Usulan pemekaran Provinsi Banten dengan membentuk Provinsi Tangerang Raya kembali menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai forum publik dan diskusi masyarakat. Wacana ini tidak hanya sebatas aspirasi administratif, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta menciptakan pemerataan pembangunan di kawasan yang kini menjadi episentrum ekonomi nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Tangerang dan sekitarnya menunjukkan perkembangan pesat dalam hal ekonomi, industri, hingga kepadatan penduduk. Namun, pesatnya pertumbuhan ini belum diimbangi dengan tata kelola publik yang efisien karena luasnya wilayah administrasi di bawah Provinsi Banten.
Kabupaten Tangerang sendiri memiliki lebih dari 4 juta penduduk, menjadikannya salah satu kabupaten dengan populasi terbesar di Indonesia. Sementara itu, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan telah berkembang menjadi kawasan metropolitan modern yang menjadi pusat bisnis, industri, dan perumahan.
Wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya muncul sebagai respons atas kebutuhan untuk memberikan otonomi lebih besar bagi kawasan ini agar dapat mengelola potensi ekonomi, sosial, dan tata ruang secara mandiri dan berkelanjutan.
Wilayah yang Diusulkan Bergabung
Dalam rencana pemekaran ini, wilayah yang diusulkan masuk ke dalam Provinsi Tangerang Raya meliputi:
- Kabupaten Tangerang (kabupaten induk)
- Kota Tangerang (calon ibu kota provinsi)
- Kota Tangerang Selatan
- Kabupaten Tangerang Utara (usulan DOB baru) – mencakup Teluknaga, Kosambi, Mauk, dan Sepatan
- Kota Tangerang Tengah (usulan DOB baru) – meliputi Cikupa, Curug, Kelapa Dua, dan Legok
Wilayah-wilayah ini kini menjadi pusat pertumbuhan baru, terutama di sektor industri manufaktur, logistik, properti, teknologi, dan perdagangan. Kehadiran Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan akses ke berbagai tol utama membuat Tangerang Raya menjadi gerbang perdagangan internasional Indonesia.
Kebutuhan Mendesak Akan Pemekaran
Lonjakan penduduk dan aktivitas ekonomi di Tangerang Raya telah menimbulkan sejumlah persoalan klasik perkotaan: kemacetan parah, kesenjangan pembangunan antarwilayah, masalah banjir, hingga keterbatasan ruang terbuka hijau.
Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang kian kompleks. Karena itu, pembentukan provinsi baru dianggap sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik.
Manfaat Pembentukan Provinsi Tangerang Raya
Menurut berbagai kalangan, pemekaran wilayah ini dapat memberikan manfaat signifikan, di antaranya:
-
Pelayanan Publik Lebih Efisien
Pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat akan mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat. -
Pemerataan Pembangunan
Wilayah utara dan tengah Tangerang yang selama ini tertinggal bisa mendapatkan perhatian lebih besar. -
Penguatan Tata Ruang dan Infrastruktur
Perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan sesuai kebutuhan lokal. -
Kemandirian Fiskal
Potensi PAD dari sektor industri dan jasa di Tangerang Raya bisa dikelola langsung untuk pembangunan daerah. -
Stabilitas Sosial dan Politik
Representasi politik lokal yang lebih kuat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi ketimpangan.
Dukungan dan Tantangan
Wacana ini telah mendapat dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan akademisi, yang menilai bahwa Tangerang Raya sudah saatnya memiliki otonomi lebih besar untuk mengatur kebijakan pembangunan sendiri.
Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat. Pemerintah masih berhati-hati dalam menyetujui pemekaran karena pertimbangan efisiensi anggaran dan kesiapan kelembagaan daerah.
Meski begitu, para pengusung pemekaran optimistis. Mereka menilai Tangerang Raya memiliki kapasitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang jauh lebih siap dibandingkan daerah lain yang sebelumnya dimekarkan.
Langkah Strategis ke Depan
Untuk merealisasikan Provinsi Tangerang Raya, beberapa langkah strategis telah diusulkan, antara lain:
- Pembentukan tim kajian akademik dan naskah akademik pemekaran
- Musyawarah daerah dan konsolidasi aspirasi masyarakat
- Koordinasi dengan DPR RI dan pemerintah pusat
- Sinkronisasi regulasi antara kabupaten/kota dan provinsi induk
Harapan untuk Masa Depan
Aspirasi pembentukan Provinsi Tangerang Raya mencerminkan semangat masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan rakyat.
Dengan potensi ekonomi besar dan infrastruktur mumpuni, Tangerang Raya berpeluang menjadi ikon keberhasilan otonomi daerah di Indonesia, asalkan proses pemekarannya dilakukan secara cermat, transparan, dan terencana.
