Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025 Mengundang Perdebatan
Pengangkatan mantan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2025 telah memicu berbagai respons dari masyarakat. Tidak hanya dari kalangan akademisi dan aktivis, tetapi juga dari para tokoh politik yang memiliki latar belakang perjuangan berbeda.
Salah satu tokoh yang memberikan komentar terkait isu ini adalah Arief Wibowo, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arief mengungkapkan bahwa ia merasa berat hati dengan pemberian gelar tersebut. Ia menegaskan bahwa pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang pernah mengalami represi selama masa Orde Baru membuatnya sulit menerima keputusan ini.
“Sebagai orang yang merasakan represi Orde Baru, kemudian berjuang untuk mengubah rezim, mengadakan reformasi, saya pribadi sebenarnya merasa berat ya melihat pemberian gelar pahlawan,” ujarnya dalam wawancara dengan BantenMedia, Kamis (20/11/2025).
Meskipun demikian, Arief menekankan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukanlah tindakan yang sepenuhnya tanpa dasar. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat belajar dari masa lalu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Terlepas sosok Soeharto ya buat saya yang terpenting adalah apa hal yang negatif dari rezim manapun, yang tidak adil yang merepresi rakyat. Buat saya itu yang harus kita lawan,” katanya.
Arief menjelaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional hanyalah simbolis dari sosok Soeharto. Meski ada perdebatan pro kontra terkait simbolisasi tersebut, ia tidak ingin berkomentar lebih jauh. Namun, ia menekankan bahwa yang utama adalah menjaga nilai-nilai keadilan dan demokrasi di masa depan.
“Perkara ada perdebatan pro kontra simbolisasinya di Pak Harto dan seterusnya, saya kira ya saya tidak mau berkomentar soal itu. Tapi poinnya buat saya kita tidak boleh mengulangi lagi apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang tidak baik buat rakyat,” tambahnya.
Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengangkatan Soeharto
Pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025 tidak hanya menimbulkan reaksi dari kalangan politik, tetapi juga dari masyarakat luas. Beberapa kelompok menilai bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Sementara itu, banyak yang menganggap bahwa pengangkatan ini tidak layak karena dikhawatirkan akan mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa kepemimpinannya.
Beberapa ahli sejarah dan aktivis hak asasi manusia menyoroti bahwa masa pemerintahan Soeharto sering dikaitkan dengan penindasan terhadap rakyat, termasuk pembunuhan massal, tahanan politik, dan pembatasan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto bisa dianggap sebagai pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran.
Di sisi lain, pendukung Soeharto berargumen bahwa ia memainkan peran penting dalam membawa Indonesia ke arah yang lebih stabil dan maju. Mereka menekankan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur.
Kebijakan Pemerintah dan Perspektif Masa Depan
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025 menunjukkan bahwa pihak berwenang ingin mengakui kontribusi yang dianggap signifikan oleh mantan presiden tersebut. Namun, hal ini juga memicu pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan antara penghargaan terhadap prestasi dan pengakuan atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Muncul pertanyaan apakah kebijakan ini akan menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang pernah mengalami represi. Atau justru akan memicu kembali polarisasi di tengah masyarakat.
