Peran Sistem Pengawasan dalam Membangun Pemerintahan yang Akuntabel
Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan agar dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam proses ini, peran sistem pengawasan menjadi sangat penting. Selama ini, perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan sebuah negara. Namun, faktor-faktor lain seperti tata kelola pemerintahan yang baik juga tidak bisa diabaikan.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan visinya tidak hanya bergantung pada kemajuan ekonomi dan teknologi. Lebih dari itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara akuntabel dan berintegritas.
Dalam kuliah umum yang diselenggarakan di Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), Sawangan, Kota Depok, Nyoman menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hadir dalam acara tersebut adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi juga turut hadir.
Sinergi Antara BPK dan BSSN
Nyoman menjelaskan bahwa BPK dan BSSN memiliki peran strategis yang saling melengkapi. BPK bertugas memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif dan transparan. Sementara itu, BSSN bertanggung jawab menjaga keamanan informasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung pemerintahan modern.
“Integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari profesi siber. Ketika teknologi semakin maju, ancaman juga semakin kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran dan profesionalisme harus menjadi fondasi,” ujar Nyoman.
Di tempat yang sama, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menekankan bahwa sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah sangat penting. Ia menjelaskan bahwa pengawasan keuangan dan keamanan siber harus bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang tangguh, transparan, dan akuntabel.
“Yang satu mengawal akuntabilitas, yang satu menjaga keamanan informasi dan ruang siber. Keduanya menyatu pada kepentingan rakyat di atas segalanya,” tegas Nugroho.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pemerintahan Modern
Kolaborasi antarlembaga bukan hanya sekadar wacana, tetapi menjadi kebutuhan nyata dalam era digital saat ini. Dengan adanya kerja sama yang baik, pemerintahan dapat lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kolaborasi ini juga membantu dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam bidang keamanan siber dan pengelolaan keuangan.
Berikut beberapa manfaat dari kolaborasi antarlembaga:
- Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan
- Memperkuat sistem pengawasan yang transparan
- Mengurangi risiko kebocoran data atau penyalahgunaan dana
- Membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas
Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, Indonesia dapat terus berkembang menuju pemerintahan yang lebih baik. Kolaborasi antarlembaga akan menjadi salah satu kunci sukses dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
