Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang Capai 87 Persen
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat realisasi pendapatan pajak daerah telah mencapai 87 persen hingga akhir Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa target tahun ini sangat mungkin tercapai pada Desember mendatang.
Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyatakan optimisme bahwa target pendapatan tahun ini dapat tercapai 100 persen. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi sudah mencapai 84 persen atau sekitar Rp725,4 miliar dari total target Rp846 miliar. Dengan tambahan penerimaan setelah penyesuaian PAK, capaian mencapai sekitar 87 persen.
Dari seluruh sektor pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang tertinggi dengan nilai Rp187 miliar. Di posisi kedua adalah pajak restoran sebesar Rp144,7 miliar, disusul pajak kendaraan bermotor di urutan ketiga.
Menurut Handi, sektor kuliner menjadi penopang utama pendapatan pajak daerah seiring meningkatnya aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa jika situasi tetap kondusif, wisatawan lokal akan datang ke Malang, sehingga hotel dan resto pasti penuh. Ini memberikan kontribusi besar bagi sektor pajak kuliner.
Meski sempat terdampak kebijakan relaksasi pajak sebesar Rp 15 juta yang menggerus sekitar Rp 7 miliar, Bapenda berhasil menutup kekurangan itu melalui strategi intensifikasi pajak di sejumlah restoran besar. Menurut Handi, minus Rp 7 miliar tersebut bisa tertutupi karena peningkatan penerimaan dari resto-resto besar. Jadi secara keseluruhan, Bapenda masih surplus.
Sementara sektor perdagangan juga menunjukkan tren positif, meskipun kontribusi pajak parkir dan retribusi lainnya dinilai belum terlalu signifikan.
Untuk memastikan target tercapai, Bapenda terus melakukan pendekatan langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan jemput bola. Salah satunya program Bapenda Sambang yang digelar di kelurahan, RW, dan pondok pesantren.
Handi menjelaskan bahwa kemarin saat Hari Santri, layanan pajak dibuka di beberapa pondok. Selain menerima pembayaran PBB dari warga sekitar, juga dilakukan sosialisasi arti penting pajak ke para santri. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan pajak, tetapi juga menanamkan kesadaran pajak sejak dini kepada generasi muda.
Santri memang tidak menjadi wajib pajak langsung, tapi mereka calon pelaku ekonomi. Penting bagi mereka memahami bahwa pajak itu menopang pembangunan daerah.
Dengan capaian yang sudah mendekati target dan berbagai upaya lapangan yang dilakukan, Handi meyakini hingga akhir tahun 2025 pendapatan pajak daerah Kota Malang dapat menembus 100 persen realisasi. Ia menegaskan bahwa Bapenda terus turun ke lapangan setiap hari, bahkan di akhir pekan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa sektor kuliner telah menjadi andalan Kota Malang. Sejumlah tujuan wisata kuliner tersedia, termasuk kafe dengan corak yang beragam.
Menurut Eko, Malang dengan jumlah penduduk sekitar 900 ribu jiwa dan didukung kehadiran lebih dari 63 perguruan tinggi, memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor kuliner. Ia menjelaskan bahwa sejak 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Malang menunjukkan tren positif dan bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Salah satu sektor penyumbang utama pertumbuhan itu adalah industri kuliner.
Berdasarkan data Diskopindag, pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2024 mencapai 5,7 persen. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa perputaran ekonomi masyarakat terus bergerak, terutama di sektor makanan dan minuman.
