BANTENMEDIA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memohon kesediaan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat. Pembelajaran di Sekolah Rakyat telah berlangsung sejak pertengahan Juli 2025.
“Pertama, kita meminta waktu Presiden untuk memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan para guru,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Gus Ipul menyampaikan bahwa pelatihan guru dan kepala sekolah tersebut merupakan bagian dari persiapan dalam menyambut peluncuran program Sekolah Rakyat Rintisan.
“Selanjutnya kita akan meminta Presiden untuk secara resmi meluncurkan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tahun 2024-2026,” kata sekretaris jenderal PBNU itu.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pelatihan serta pengenalan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan akan dijadwalkan berlangsung pada September 2025. Tanggal tersebut bersamaan dengan meningkatnya jumlah lokasi sekolah yang mulai beroperasi.
Saat ini, menurutnya, telah beroperasi 70 Sekolah Rakyat. Pada pertengahan Agustus mendatang, jumlahnya diharapkan mencapai 100 titik. Di sisi lain, sebanyak 59 sekolah tambahan direncanakan mulai berjalan pada bulan September mendatang.
Beroperasinya 159 titik Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026, mampu menampung 620 rombongan belajar dengan jumlah total siswa sebanyak 15.370, mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Proses pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut akan didukung oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan non-guru.
Di tempat lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico menjelaskan, 159 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2025 tersebar dari Sumatra hingga Papua, dengan rincian 34 titik di Sumatera, 65 titik di Jawa, 7 titik di Bali dan Nusa Tenggara, 13 titik di Kalimantan, 28 titik di Sulawesi, 7 titik di Maluku, dan 5 titik di Papua.
Meskipun target 159 titik pada tahun ajaran 2025/2026 telah tercapai, Robben mengatakan, Kementerian Sosial tetap akan menerima jika ada pemerintah daerah yang mengajukan usulan baru dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Hal ini dilakukan karena pemerintah berkeinginan agar semakin banyak anak dari kalangan tidak mampu dapat memperoleh pendidikan formal.
