, JAKARTA – Grup masyarakat umum yang melakukan protes di sekitar Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Jakarta, pada hari Kamis (20/3), beranjak menuju gerbang utama gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto.
Kelompok orang dengan kebanyakan baju berwarna gelap melakukan long march kurang lebih satu kilometer menuju pintu masuk DPR di Jalan Gatot Subroto.
Penduduk bermigrasi menuju pintu utama DPR sambil menggendong beberapa poster guna menyuarakan penentangan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Sebagai contoh, massa menggendong poster yang bertuliskan berbagai pesan salah satunya ‘Buruan revisi UU TNI, sedang berperang melawan siapa kalau bukan menentang rakyat?’.
Presiden Prabowo Meminta Menteri Koordinator Airlangga Datangi Istana untuk Mendiskusikan Kemajuan Ekonomi Negara
Di samping itu, peserta unjuk rasa juga mengibarkan poster bertuliskan, ‘Bagaimana kalau diganti? TNI menjadi PNS, warga negara biasa yang memegang senjata’.
Pengunjuk rasa malahan membawa spanduk dengan warna merah muda yang menggambarkan gambar para pemimpin seperti Presiden RI Prabowo Subianto.
“Prabowo membalas dengan Kejatuhan Orde Baru,” begitu tertera pada poster yang menampilkan dirinya.
Massa dalam demonstrasi menggendong poster bertema hitam yang memuat tulisan merah berbunyi ‘Prabowo Fasis’.
IHSG Mengalami Penurunan, Prabowo Siap Bertemu dengan Investor Secepatnya
Sudah diketahui bahwa DPR hari ini telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menjadikannya sebagai aturan resmi usai melakukan Rapat Paripurna di Kamis ini.
Puan Maharani selaku Ketua DPR memukul palu untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang TNI. Semua fraksi tidak keberatan dengan draf peraturan itu.
Puan dalam rapat juga mengungkap tiga substansi yang muncul dari RUU TNI. Pertama berkaitan Operasi Militer Selain Perang atau OMSP.
Wakil Spesial Palestina Temui Prabowo, Sampaikan Pesan Penting Berikut ini
Berikutnya, Rancangan Undang-Undang Tentang TNI mencakup mengenai peningkatan jumlah kementerian dan instansi pemerintah di mana perwira aktif dapat bertugas, juga menyesuaikan batas umur pensiun bagi personel militer berdasarkan tingkatannya.
(ast/jpnn)
Pastikan Jangan Lewatkan Videonya yang Dipilih Oleh Tim Redaksi Ini:
