JAKARTA,
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melakukan banyak deregulasi dalam bidang tekstil, barang-barang tekstil, alas kaki, serta sektor-sektor berbasis industri lainnya.
Tindakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kompetitivitas, membentuk lapangan pekerjaan baru, serta mendorong pertumbuhan investasi dalam bidang-bidang tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa fokus penting bagi pemerintah ada pada industri tekstil dan barang-barang tekstil yang kini memberikan pekerjaan kepada mendekati 4 juta orang serta meraih ekspor melebihi 2 miliar dolar AS.
Barusan ada instruksi dari Bapak Presiden tentang ketersedian bahan mentah dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
illegal import
(impor ilegal), terkait
supply chain
“(Rantai pasok) tersebut akan diperiksa ulang agar menjadi lebih sederhana,” ujar Airlangga pada konferensi pers setelah menghadiri rapat tertutup (ratas) dengan Prabowo di Istana Merdeka, Rabu (19/3/2025).
Acara tersebut turut disertai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.
Maka instruksi utama pastinya pihak berwenang perlu mempertimbangkan seluruh aspeknya.
supply chain
, serta melaksanakan penyelarasan atas tarif yang telah diterapkan,” lanjutnya, seperti dikutip dari situs resmi Presiden RI.
Airlangga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo berkeinginan agar Indonesia menerapkan kebijakan antidumping terhadap produk-produk yang mendapat dumped price di negera asal mereka.
Kebijakan dumping merujuk pada taktik penjualan produk dengan harga yang lebih rendah di suatu negeri daripada di tanah airnya sendiri.
Di samping itu, Presiden Prabowo menganjurkan agar program kerja bersama dimasukkan ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional untuk memastikan bahwa beragam kemudahan perijinan serta fasilitas insentif dapat diterapkan dengan cepat.
Airlangga menjelaskan bahwa pihak berwenang akan melanjutkan proses deregulasi dan debirokrasisasi serta meringankan persyaratan izin untuk mendukung perkembangan proyek, termasuk dalam hal penilaian dampak lingkungan (AMDAL).
Pemerintah pun berencana mendirikan tim khusus guna mempercepat proses penghapusan regulasi yang menghambat kemajuan.
Berikutnya, penting untuk memelihara pasar ekspor produk tekstil Indonesia, dengan Uni Eropa mengambil porsi terbesar sebanyak 30 persen dari total permintaan global.
Diikuti oleh Amerika Serikat yang menguasai 15% dari pangsa pasarnya di sektor tekstil secara global, sementara selebihnya terbagi antara berbagai negara lainnya.
Akibatnya, pemerintah terus mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penandatanganan perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia- Uni Eropa (I-EU CEPA).
Untuk tetap kompetitif di industri, pihak berwenang pun telah merancang serangkaian program peremajaan untuk alat-alat produksinya.
Pemerintah menyiapkan dana kredit investasi senilai Rp20 triliun yang datang bersamaan dengan subsidi suku bunga 5% selama 8 tahun, ditujukan bagi industri berbasis tenaga kerja seperti bidang tekstil, alas kaki, produk makanan dan minuman, serta perabot rumah tangga.
“Berikutnya, kami tentunya mengharapkan agar sektor yang padat tenaga kerja ini dapat dikelola dengan efektif. Kami ingin melihat lebih banyak lapangan pekerjaan diciptakan dan kami bertujuan setelah perjanjian I-EU CEPA ini diratifikasi, industri tersebut akan mulai bangkit lagi,” jelas Airlangga.
Dalam kesempatan serupa, Luhut menyebut bahwa tim gabungan antara DEN dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang berkolaborasi dalam merancang persiapan terkait dengan deregulasi.
“Saya rasa ini adalah instruksi yang sangat jelas dan akan dilaksanakan minggu depan. Rapatnya sudah disetujui agar kita dapat secepat mungkin merilis langkah-langkah tersebut. Ini berarti bahwa tidak ada pengecutan dari anjuran-anjuran yang selama ini membatasi masuknya industri ke Indonesia,” katanya.
Luhut juga menekankan pentingnya kerja sama antar seluruh pihak dalam proses pengawasan guna memastikan bahwa deregulasi bisa berlangsung secara efektif.
“Menurut pendapat saya, Presiden baru saja menyampaikan petunjuk yang sangat jelas dan sangat baik tentang deregulasi. Deregulasi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi, meningkatkan efisiensi, serta membantu dalam pembangunan ekosistem ekonomi kita menjadi lebih baik,” ujarnya dengan tegas.
