– JAKARTA – Perhatikan keterangan terakhir dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengenai
pengangkatan PPPK 2024
dan CPNS 2024.
Setelah pemerintah mengumumkan jadwal baru untuk promosi, diketahui bahwa
CPNS 2024
Dan untuk PPPK 2024, muncullah dorongan supaya semua kementerian dan lembaga mempercepat tahap perekrutan.
Misalnya anggota Komisi II DPR RI HM Taufan Pawe yang telah menyarankan para pejabat daerah untuk memberikan respons terhadap putusan pencabutan kebijakan penangguhan penerimaan CPNS pada tahun 2024 serta PPPK di tahun 2024. Ia berpendapat bahwa proses pengangkatan tersebut perlu dilakukan sesegera mungkin.
“Hasil ini adalah usaha dari Komisi II. Saya harap seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan akan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan cepat,” ungkapnya saat menghadiri acara Safari Ramadhan AMPG di Makassar, pada hari Selasa (17/3).
6 Ketentuan untuk Penerimaan PPPK dan CPNS Tahun 2024, Bu Rini: Ini adalah Sikap Promosi Kesetaraan Terakhir
Menurut dia, tak ada alasan bagi pemda untuk menunda proses pengangkatan serta pelantikan CASN pada tahun 2024. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menetapkan percepatan pengadaan CPNS hingga akhir Juni 2025 dan juga PPPK sampai dengan bulan Oktober 2025.
“Tidak boleh ada penundaan, bahkan jangan sampai disebut penundaan, tidak, semuanya harus cepat diselesaikan. Bagian dari pendaftaran CPNS pada bulan Juni dan PPPK di bulan Oktober. Ini sudah menjadi keputusan tetap, dan saya pasti akan mengawasi hal tersebut sepenuhnya,” tegas mantan Wali Kota Parepare ini.
Di lokasi tersebut, Bupati Kabupaten Barru Andi Ina Kartika Sari mengumumkan bahwa hasil putusan dari Pemerintahan Nasional perlu segera diwujudkan. Walaupun begitu, mereka masih akan terus memantau perkembangannya lebih lanjut.
Mantan Kepala DPRD Provinsi Sulsel tersebut menggarisbawahi bahwa putusan dari Pemerintahan Nasional perlu ditaati.
Jadwal Baru Pengumuman NIP untuk CPNS dan PPPK Tahun 2024 Berdasarkan Petunjuk dari Presiden Prabowo
“Bila kami (Pemda Barru) telah mengambil keputusan, maka harus dilaksanakan tanpa ada pengecualian, sebab hal tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan para PPKT dan CASN (CPNS). Saya siap melaksanakan semua yang menjadi putusan pemerintah pusat bila berada di Barru,” katanya.
Pernyataan dari Menteri Rini Mengurangi Kekhawatiran
Terakhir ini, Menteri PANRB Rini Widyantini, Mendagri Tito Karnavian, serta Kepala BKN Zudan Arif telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia secara hibrida pada hari Rabu, 19 Maret 2025.
Menteri PANRB Rini serta Mendagri Tito menekankan kepada semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) di tingkat nasional maupun lokal agar segera memproses penunjukan PPKP tahun 2024 dan CPNS tahun 2024 sesuai dengan persiapan yang dimiliki oleh setiap kementerian, lembaga atau pemerintah daerah terkait.
Heboh Perdebatan Mengenai Pengangkatan, Kapan Jadwal Uji Coba PPPK Tahap 2?
“Mohon kepada K/L/Pemda untuk secepatnya melaksanakan analisis dan simulasi sambil selalu memperhatikan kemampuan setiap pihak dalam mencukupi ketentuan-ketentuan yang ada, supaya proses promosi bisa berjalan sesuai dengan timeline terakhir yang sudah diatur,” demikian disampaikan oleh Menteri Rini Widyantini pada rapat koordinasi itu, seperti dirilis oleh Humas KemenPANRB.
Agar dapat melanjutkan penyerahan CASN untuk tahun 2024, masing-masing Kementerian/Instansi/Pemerintah Daerah perlu memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, yakni:
1. Setelah menyelesaikan tahap penapisan untuk para calon yang sudah mendaftar, berpartisipasi dalam ujian tersebut, dan berhasil lolos;
2. Untuk CPNS, instansi sudah menerima persetujuan teknis serta penentuan nomor induk pegawai (NIP) oleh Kepala BKN (langkah pengumpulan dokumen).
3. Untuk PPPK, instansi sudah menyarankan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar diberikan nomor induk PPPK atau NIPPPK (langkah pengumpulan dokumen).
4. Instansi sudah menerima penerbitan Nomor Induk Pegawai untuk CPNS atau pegawai PPPK dari PPK;
5. Peserta sudah menulis pernyataan kesanggupan untuk berdedikasi serta setuju tidak meminta pemindahan ke lembaga lain;
6. Instansi sudah menyediakan dana (telah dijabarkan dalam DIPA K/L/D), fasilitas serta peralatan guna mempromosikan pengangkatan CASN.
Mengikuti instruksi dari Presiden, penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus selesai paling lama pada bulan Juni tahun 2025, sementara untuk Penyandang Jabatan Pemerintah sebagai pegawai Berperjanjian (PPPK), batas akhirnya adalah Oktober tahun 2025.
“Mereka dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang telah siap bisa langsung menuntaskan prosesnya,” ujar Menteri Rini.
KemenPANRB bersama BKN berdasarkan instruksi Presiden menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan penerimaan CPNS pada tahun 2024 serta PPPK di tahun yang sama. Syaratnya adalah setiap instansi seperti Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah harus bisa membuktikan bahwa mereka sudah siap terhadap semua ketentuan yang ada.
Menteri Rini mengatakan bahwa Presiden telah menekankan kepada semua instansi pemerintah dan daerah agar tetap memelihara prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sejak 2005, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai bentuk afirmasi dalam proses penyerapan pegawai honorer atau non-ASN menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Oleh karena itu, mengenai prosedur pengangkatan PPPK pada tahun 2024, keputusan ini ditargetkan sebagai kebijakan afirmatif yang terakhir dan diselesaikan dalam tahun ini,” tegas Rini.
(sam/antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
