, JAKARTA – Penangguhan sementara layanan kendaraan feeder
Damri
Yang membatalkan pelayanan pengantaran penumpang dari stasiun kereta api di Kota Banjar menuju Kabupaten Banjar masih belum rampung.
Penghentian tersebut terjadi karena ada protes dari Organda Banjar.
Feeder Damri ini semestinya telah mulai berfungsi pada tanggal 17 Maret 2025 yang lalu, namun dihentikan sementara akibat adanya gelombang protes.
Menjawab masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa secara umum semua jalan raya adalah milik pemerintah.
DAMRI Luncurkan Pelayanan Pulang-Pergi Bandung-Yogyakarta, Berikut Harganya
“Beginilah caranya, jalanan ini merupakan milik pemerintah,” ungkap Dedi Mulyadi di gedung Pakuan pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
Namun demikian, Dedi menegaskan bahwa dia akan mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang sesungguhnya.
Memperhatikan bahwa hingga kini dia masih belum memahami dengan jelas alasan penolakannya yang pada akhirnya menyebabkan berhentinya operasi tersebut.
“Sementara itu, semua keputusan yang diambil tentu akan membawa manfaat kepada publik. Akan saya pertimbangkan terlebih dahulu urgensi serta alasan penentangan terhadapnya,” katanya.
Lama Liburan, DAMRI Terjual 48.309 Karcis Perjalanan Antar Kota Buses
Sebagai pemimpin wilayah tersebut, dia berkomitmen untuk membantu mempermudah urusan warganya.
Masalah ini mencakup hal tersebut, yaitu apabila kelanjutan adanya feeder ini membuat masyarakat lebih mudah mengunjungi Kabupaten Pangandaran, dia akan mendukungnya.
“Bila saya menjadi gubernur, setiap keputusan yang menghasilkan kemudahan dan pelayanan terbaik untuk warga pasti akan saya dukung dan ikuti,” kata Dedi.
Damri Siapkan 2.000 Bus untuk Melayani Perjalanan Pulang Kampung Saat Idulfitri
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini, asalkan mereka sudah memperoleh informasi akurat tentang perkembangan situasi di daerah Kota Banjar tersebut.
“Kita akan mengevaluasi masalah utamanya apa dari penolakan tersebut. Jika masih dapat diselesaikan melalui dialog, maka mari lakukan dialognya. Apabila sudah tidak bisa diatasi lewat pembicaraan dan keputusan ini sebenarnya menguntungkan banyak pihak di masyarakat Jabar, tentu saja saya akan mendukungnya,” jelasnya.
Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, Benny Bachtiar, sebelumnya menyampaikan bahwa daerah Pangandaran sangat populer terutama mendekati masa liburan Idulfitri. Oleh karena itu, jalan masuk ke sana perlu di buka semaksimal mungkin.
“Dengan jelas kita akan senantiasa menyediakan pelayanan terbaik untuk para pengunjung wisata. Sebab pada dasarnya mereka sangat membutuhkan akses, termasuk fasilitas transportasi yang sesuai dengan standar tersebut, dan kami sedang berusaha sekuat tenaga mencapai tujuan itu,” ungkap Benny, meski tampak tegang.
Berdasarkan Benny, penentangan itu terjadi karena ada bentrokan kepentingan. Sebagai mantan Pejabat Bupati Pangandaran, dia menyatakan bahwa masalah ini mencakup asosiasi transportasi darat.
Walaupun begitu, mereka terus mencoba menyediakan akses yang dibutuhkan oleh publik. Di sisi lain, Damri sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
” Damri sendiri tak mengalami kendala apapun. Tetapi, Organda memang masih belum benar-benar siap,” katanya.
Benny mengerti bahwa penolakan terhadap Damri bisa mempengaruhi banyaknya pengunjung turis.
Oleh karena itu, mereka akan langsung mengkoordinasikan hal ini dengan Pemkot Banjar, Pemkab Pangandaran, dan juga Dinas Perhubungan.
“Setiap peraturan tentu memiliki pihak yang mendukung dan menentang. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, pasti akan ditemukan jalan keluar. Kendala ini nantinya akan teratasi,” katanya.
(mcr27/jpnn)
