Rombongan BKPSDM Kota Depok Kunjungi Kota Serang untuk Belajar Implementasi Manajemen Talenta
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menjadi contoh dalam transformasi tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terlihat dari kunjungan rombongan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok yang datang untuk mempelajari implementasi Manajemen Talenta (MT) dan aplikasi Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) di Kantor BKPSDM Kota Serang.
Manajemen talenta merupakan proses mendapatkan dan mengembangkan pegawai agar memiliki kinerja yang unggul di dalam birokrasi. Selain itu, sistem ini berfungsi sebagai kompas karier yang membantu instansi pusat maupun daerah dalam memetakan potensi pegawai secara lebih efektif.
Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menerapkan manajemen talenta tergolong cepat namun terukur. Ia menegaskan bahwa inovasi ini bukan sekadar soal aplikasi, tetapi hasil dari ekosistem kerja yang kuat. “Perjalanan kami menerapkan manajemen talenta bisa berjalan cepat karena adanya komitmen penuh dan dukungan luar biasa dari Bapak Walikota,” ujarnya.
Murni menambahkan bahwa penerapan manajemen talenta merupakan buah kerja keras tim yang solid serta kolaborasi aktif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang. Ia juga mengungkapkan integrasi data melalui aplikasi SIMATA memudahkan pimpinan dalam melihat peta kompetensi pegawai secara akurat, sehingga kebijakan mutasi dan promosi menjadi lebih objektif.
Kunjungan Studi Tiru dari BKPSDM Kota Depok
Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kota Depok, Endra, menyatakan kekagumannya terhadap efektivitas sistem yang dibangun oleh Kota Serang. Ia menyebut Serang sebagai pionir yang patut dicontoh dalam digitalisasi manajemen ASN.
“Kami datang ke sini karena melihat BKPSDM Kota Serang sebagai pionir dalam menerapkan manajemen talenta,” ungkap Endra. Ia mengaku setelah mendengar langsung paparan dari BKPSDM Kota Serang, ia merasa lebih termotivasi untuk segera mengimplementasikan manajemen talenta di Kota Depok sesuai program dari BKN.
Endra berharap kunjungan ini dapat membawa perubahan besar pada sistem kepegawaian di Kota Depok, terutama dalam hal akuntabilitas data. “Harapan kami, dengan Manajemen Talenta ini, penataan pegawai di Kota Depok menjadi lebih baik dan datanya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Endra.
Ia juga menekankan bahwa sistem ini akan sangat memudahkan pengambilan keputusan terkait pengembangan karier ASN ke depannya. Dengan adanya SIMATA, pihaknya yakin dapat memetakan potensi pegawai secara lebih efektif dan objektif.
Tantangan dan Peluang dalam Digitalisasi Manajemen ASN
Meski ada banyak manfaat dari penerapan sistem digital seperti SIMATA, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, kunjungan studi tiru seperti ini menjadi penting untuk saling berbagi pengalaman dan pembelajaran.
Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan anggaran, kurangnya SDM yang memahami teknologi, serta resistensi dari pegawai yang terbiasa dengan sistem manual. Namun, dengan komitmen dari pihak pemimpin dan dukungan dari OPD, tantangan ini bisa diatasi.
Selain itu, pelibatan para pemangku kepentingan seperti pejabat eselon dan staf administratif sangat penting agar sistem dapat diterima dan digunakan secara optimal. Proses pelatihan dan sosialisasi juga harus dilakukan secara berkala agar semua pihak memahami cara menggunakan aplikasi SIMATA.
Masa Depan Manajemen ASN yang Lebih Efisien
Dengan adanya Manajemen Talenta dan SIMATA, pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia mereka. Sistem ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan mutasi, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih jelas tentang potensi dan kompetensi masing-masing pegawai.
Di masa depan, sistem digital ini bisa menjadi fondasi bagi pengembangan karier ASN yang lebih transparan dan berbasis data. Dengan demikian, kinerja birokrasi akan meningkat secara signifikan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
