Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon pada Jumat (3/1/2026) dan berdampak pada ribuan warga. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mencatat, sebanyak 3.227 kepala keluarga (KK) atau 11.814 jiwa terdampak banjir yang tersebar di enam kecamatan, yakni Jombang, Purwakarta, Cilegon, Ciwandan, Citangkil, dan Cibeber.
Wilayah Terparah Dampak Banjir
Banjir terparah terjadi di lingkungan RW 04 Kranggot, Kecamatan Jombang, yang merendam empat RT. Ketua RW 04 Kranggot, Halawani mengatakan, sejumlah warga terpaksa diungsikan ke musala karena rumah mereka terendam air. “Ada belasan warga yang kami ungsikan ke musala, khususnya orang tua, bayi, dan balita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pihak RW telah berkoordinasi dengan kelurahan, tim kesehatan dari rumah sakit, serta petugas keamanan untuk melakukan pendataan rumah warga dan antisipasi masalah kesehatan. Bahkan, warga yang melintas di wilayah tersebut harus diseberangkan menggunakan gerobak akibat tingginya genangan air.
“Setiap tahun memang banjir, tetapi kali ini yang paling besar karena air sampai ke jalan utama. Salah satu penyebabnya adalah saluran pembuangan air yang buruk,” katanya.
Banjir di Kecamatan Ciwandan
Sementara itu, banjir di Kecamatan Ciwandan, khususnya di Lingkungan Kepuh, juga disebut warga sebagai yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Hujan berintensitas tinggi sejak Jumat pagi 2 Januari 2026 membuat air cepat meluap dan merendam hampir seluruh permukiman warga. Akses jalan lingkungan lumpuh dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu.
Warga RT 04/01 Lingkungan Kepuh, Hayati Nufus mengaku banjir kali ini jauh lebih parah dibandingkan sebelumnya. “Selama ini belum pernah banjir sebesar ini. Dulu air hanya sampai depan pagar, sekarang masuk ke rumah dan merendam semuanya,” ujarnya.
Menurut Nufus, ketinggian air di dalam rumah mencapai dada orang dewasa dengan arus yang sangat deras sehingga membahayakan. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menegaskan DPRD telah berulang kali mengingatkan pemerintah daerah agar penanganan banjir dilakukan secara serius, terstruktur, dan menyeluruh, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak.
Penyebab Banjir yang Kompleks
Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa disederhanakan hanya pada satu penyebab, seperti aktivitas tambang batu di Ciwandan. Ia menilai terdapat banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari penggundulan lahan, buruknya sistem drainase, penyempitan dan pendangkalan saluran air, hingga pemagaran kawasan industri yang menghambat aliran air.
Selain itu, banjir juga diperparah oleh kombinasi hujan berintensitas tinggi dan pasang laut yang memicu banjir rob di wilayah pesisir. Akibatnya, ketinggian air di sejumlah titik mencapai paha hingga dada orang dewasa, bahkan merendam kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak.
“Sebagai langkah ke depan, DPRD Kota Cilegon mendorong Pemerintah Kota untuk mengevaluasi tata kelola lingkungan serta membangun infrastruktur pengendalian banjir, termasuk penyediaan kolam atau tampungan air sementara di titik-titik rawan,” ujar Sokhidin.
Peran Aktivis Lingkungan
Sementara itu, Sekjen DPD BRANTAS Kota Cilegon, Setiawan menyebut banjir berulang bukan semata akibat hujan, melainkan kegagalan dalam penegakan tata ruang dan perlindungan kawasan resapan air. Maraknya alih fungsi lahan, penimbunan rawa, penyempitan drainase, serta pembangunan tanpa kajian lingkungan dinilai telah mengurangi daya tampung air.
Aktivis BRANTAS juga menyoroti lemahnya penegakan hukum lingkungan, sehingga dampak banjir—mulai dari kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko penyakit—harus ditanggung oleh masyarakat. Mereka menegaskan, pembangunan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkeadilan, dengan kontrol publik sebagai pengingat terakhir ketika negara abai.
Upaya Pemkot Cilegon
Saat ini, Pemerintah Kota Cilegon tengah melakukan penanganan pascabanjir di sejumlah wilayah dengan fokus pengendalian dari hulu hingga hilir, khususnya di Kecamatan Ciwandan, Jombang, dan Cibeber.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade mengatakan, untuk wilayah hilir, Pemkot berkoordinasi dengan pihak industri serta Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) sebagai langkah antisipasi banjir susulan di tengah potensi curah hujan tinggi. Selain itu, Pemkot juga menggandeng asosiasi industri, termasuk Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) dalam upaya pencegahan banjir.
Sementara di wilayah hulu, Pemkot Cilegon merencanakan gerakan penghijauan di lokasi-lokasi tambang, khususnya di Kecamatan Cibeber dan Cilegon. Program ini akan melibatkan perusahaan, masyarakat, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan konsep satu pegawai satu pohon sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.
