Penanganan Jembatan Ambruk di Cimanggu Tertunda Anggaran, PUPR Pandeglang Minta Bantuan Pemprov

Penanganan Jembatan Ambruk di Cimanggu Tertunda Anggaran, PUPR Pandeglang Minta Bantuan Pemprov

Kesulitan Pemkab Pandeglang dalam Menangani Jembatan Ambruk

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menghadapi tantangan dalam menangani jembatan yang ambruk dan menghubungkan tiga desa di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Jembatan tersebut menjadi akses utama bagi masyarakat setempat, sehingga kerusakan yang terjadi sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari warga.

Kabid Bina Marga pada Dinas PUPR Pandeglang, Andrian Wisudawan, menyampaikan bahwa penanganan jembatan tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan di Pandeglang tidak cukup besar untuk membiayai perbaikan jembatan secara permanen.

“Kondisi keuangan di Pandeglang sedikit pendanaannya, sehingga kita terkendala,” ujarnya dalam sambungan telepon.

Andrian telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Banten terkait penanganan jembatan tersebut. Ia berharap bisa segera memasang jembatan sementara agar akses warga tetap berjalan.

“Kita sudah koordinasi dengan PUPR Banten, InsyaAllah mudah-mudahan tidak lama pasang jembatan sementara. Dan mudah-mudahan mereka berkenan, karena memang jembatan itu akses utama,” katanya.

Jembatan yang ambruk tersebut dinilai sangat vital, karena merupakan satu-satunya akses utama bagi warga tiga desa tersebut. Hal ini menyebabkan mobilitas warga terhambat, termasuk akses ke sekolah, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Andrian menambahkan bahwa DPUPR Pandeglang telah membuat dokumen perencanaan terkait perbaikan jembatan tersebut secara permanen. Dokumen tersebut diharapkan selesai disusun akhir tahun ini.

“Jadi kita sudah buat dokumen perencanaannya, mudah-mudahan akhir tahun ini dokumen perencanaan selesai disusun,” katanya.

Ia juga berharap dokumen tersebut dapat diajukan ke Kementerian atau Pemprov Banten untuk mendapatkan bantuan dana.

“Ini bagian dari usulan, mudah-mudahan kalau kita usaha bisa jadi Kementerian, atau ke Pemprov Banten, mudah-mudahan bisa dibantu untuk pekerjaan konstruksinya karena memang biaya cukup tinggi,” tambahnya.

Meskipun ada kendala, tim DPUPR Pandeglang telah diterjunkan ke lokasi untuk melihat kondisi jembatan yang ambruk tersebut.

DPRD Pandeglang Mendorong Perbaikan Jembatan

Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Jojon Suhendar Andri, memberikan tanggapan terkait jembatan yang ambruk tersebut. Ia mendorong Pemkab Pandeglang untuk segera melakukan penanganan terhadap jembatan yang rusak.

“Saya sudah koordinasi tadi sama PUPR Kabupaten, hari ini akan diturunkan tim survei. Saya mendorong untuk dibuatkan jembatan sementara, supaya akses warga tetap berjalan,” ujarnya dalam sambungan telepon.

Jojon juga meminta kepada Pemkab Pandeglang untuk melakukan audit terhadap infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun. Ia menilai hal ini penting agar dapat diketahui kualitas bangunan infrastruktur tersebut.

“Harus ada penanganan serius, kalau bisa audit infrastruktur perlu dilakukan, bukan di jembatan itu saja (Keramatjaya), tapi semua infrastruktur jembatan yang ada di Pandeglang,” katanya.

Ia menekankan bahwa jembatan tersebut adalah urat nadi ekonomi, lalu lintas masyarakat, anak sekolah, dan layanan lainnya.

“Karena jembatan itu urat nadi ekonomi, lalu lintas masyarakat, anak sekolah dan layanan lainnya,” tambahnya.

Ketua Fraksi Gerindra tersebut mengaku prihatin atas peristiwa ambruknya jembatan yang sudah lapuk dimakan usia tersebut. Terlebih, jembatan itu dapat membahayakan warga.

“Kalau saya prihatin atas robohnya jembatan, karena urat nadi bagi masyarakat tiga desa,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, jembatan yang menjadi akses penghubung tiga desa di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, ambruk, pada Minggu (7/12/2025). Tiga desa tersebut yakni Desa Tugu, Cibadak, dan Rancapinang.


Related posts