Pernyataan TPNPB-OPM Terhadap Pejabat Papua
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memberikan peringatan keras kepada para pejabat di Papua. Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyampaikan bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD Papua tidak boleh lagi memihak pemerintah Indonesia. Ia menegaskan bahwa jika mereka tetap mendukung pemerintah Jakarta, maka TPNPB akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.
“Jika pejabat-pejabat Papua masih terus menjadi boneka Jakarta, maka TPNPB wajib eksekusi mereka,” ujar Sebby dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada hari Minggu, 20 Juli 2025.
Menurut Sebby, para pejabat Papua yang memihak pemerintah Indonesia dinilai anti terhadap perjuangan masyarakat Papua. Perjuangan ini bertujuan untuk merdeka dari pemerintah Indonesia. Ia menilai bahwa para pejabat tersebut tidak pantas mendukung pemerintah yang dianggap telah merampas sumber daya alam milik rakyat Papua.
Selain itu, Sebby juga mengkritik kepala daerah yang memberikan izin tambang emas di Papua kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan ketidakmampuan para pemimpin daerah dalam melindungi masyarakat dan lingkungan Papua.
Sebby juga meminta para kepala daerah untuk menghentikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut justru memperburuk situasi, sehingga semakin banyak konflik bersenjata dan warga sipil terpaksa mengungsi.
“Karena itu semua pejabat Papua harus berhenti mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.
Upaya Perundingan dengan Pemerintah
Sebelumnya, Sebby Sambom pernah menyatakan kesiapan melakukan perundingan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan bahwa perundingan tersebut harus difasilitasi oleh PBB atau lembaga internasional lainnya yang diakui dunia.
“Jika Presiden Prabowo Subianto beserta timnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan kami, maka harus difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pun lembaga-lembaga internasional yang diakui oleh dunia ataupun sebuah negara netral yang siap memfasilitasi kami untuk duduk di meja perundingan,” ujar Sebby dalam keterangan pada Jumat, 11 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa alasan penawaran perundingan adalah demi kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah agar lebih dari 97.000 warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata di tanah Papua dapat kembali ke rumah mereka masing-masing.
Perundingan juga diharapkan bisa membantu para korban konflik mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan setelah mengungsi di berbagai daerah Papua.
“Disertai dengan penarikan seluruh personel militer Indonesia dari tanah Papua untuk menuju kesepakatan damai dan mengakhiri perang yang terjadi selama 63 tahun lebih antara kami dan militer Pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Komentar dari Pihak Berwenang
Meski telah mencoba meminta tanggapan dari Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, pesan yang dikirim belum mendapatkan balasan.
Sebby Sambom tetap berkomitmen untuk mencari solusi damai, namun dengan syarat yang jelas dan transparan. Ia berharap perundingan dapat segera dilakukan agar situasi di Papua dapat segera pulih dan perdamaian dapat tercapai.
