Kekacauan di Sweida, Suriah Selatan
Ketegangan yang berkepanjangan di Provinsi Sweida, Suriah Selatan, mencapai puncaknya pada Jumat (18/7/2025) ketika terjadi bentrokan bersenjata antara kelompok suku Badui dan milisi Druze. Konflik ini dimulai dari rangkaian penculikan balasan di desa-desa sekitar, yang dengan cepat meluas ke kota Sweida. Akibatnya, masyarakat setempat mengalami gelombang kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan kekacauan.
Beberapa hari sebelumnya, pasukan pemerintah Suriah dikerahkan untuk menenangkan situasi. Namun, kehadiran mereka justru memicu eskalasi baru. Militer dituduh melakukan aksi kejam terhadap warga Druze, termasuk penembakan dan perampasan rumah di beberapa wilayah. Hal ini memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan antara kedua kelompok.
Di tengah bentrokan, milisi Druze yang setia kepada pemimpin spiritual Sheikh Hikmat al-Hijri melakukan serangan balasan terhadap komunitas Badui setempat. Sumber dari kelompok pengamat menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 orang tewas dalam konflik ini, termasuk militan Druze, warga sipil, personel keamanan, serta suku Badui yang sebagian besar tidak terlibat langsung dalam konflik.
Tekanan internasional pun meningkat setelah kejadian tersebut. Pemerintah sementara Suriah di bawah kepemimpinan Ahmad al-Sharaa, yang dikenal memiliki simpati terhadap suku Badui, akhirnya berupaya menciptakan gencatan senjata melalui mediasi Amerika Serikat. Sharaa secara resmi menyerukan semua faksi untuk mematuhi gencatan dan menarik pasukan pemerintah dari kota demi menjaga keamanan.
Kemitraan damai ini kemudian didukung oleh Israel, yang melakukan serangan udara menargetkan pos militer pro-Badui atau pasukan pemerintah di kawasan Sweida. Israel menyatakan bahwa tindakan itu diperlukan untuk melindungi komunitas Druze dari potensi genosida sektarian.
Setelah gencatan senjata mulai berlaku, suku Badui mengumumkan penarikan diri dari wilayah perkotaan Sweida. Meski begitu, puluhan pejuang memilih tetap bertahan di pinggiran kota sebagai jaminan bahwa tuntutan mereka dan penahanan tokoh seperti Sheikh al-Hijri atas dugaan hasutan sudah dipenuhi.
Pasukan pemerintah pun mundur sementara, memberikan ruang bagi konvoi bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah yang terkepung. Di lapangan, kondisi masih sangat genting. Ribuan warga terluka, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan menurut laporan PBB serta Syrian Observatory for Human Rights, lebih dari 128.000 orang menderita akibat kekerasan ini.
Selain korban jiwa, kampanye balas dendam dan penggeledahan rumah warga dilaporkan terjadi, memperdalam trauma masyarakat setempat dan memperlebar jurang ketidakpercayaan antara kelompok Druze dan Badui terhadap pemerintah pusat di Damaskus.
Saat ini, pemerintah sementara berencana melakukan investigasi jelas terhadap pelanggaran HAM massal, termasuk pembunuhan eksekusi di luar hukum. Mereka juga ingin membuka proses pertukaran tahanan antarfaksi sebagai bagian dari kesepakatan damai. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjadi awal dari proses pemulihan dan perdamaian di wilayah yang terkena dampak konflik.
