Penyangkalan Koperasi Pasar Induk Cipinang Mengenai Dugaan Pengoplosan Beras
Ketua Koperasi Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur, Zulkifli Rasyid, menyangkal adanya praktik pengoplosan beras yang dilakukan oleh pihaknya. Pernyataan ini muncul setelah adanya dugaan keterlibatan mafia pangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), yang terungkap melalui investigasi dari Satuan Tugas Pangan Polri.
Dalam sebuah program Investigasi Dipo yang disiarkan di Kompas TV, Zulkifli mengatakan bahwa dirinya membantah segala tuduhan terkait pengoplosan beras yang tidak etis dan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak pernah dilakukan oleh koperasinya.
“Saya membantah yang namanya oplosan itu tidak identik bahwa kami melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan mencari keuntungan semata, tidak seperti itu,” ujarnya.
Zulkifli mengaku bahwa jika ada beras yang dicampur, hal itu dilakukan berdasarkan permintaan konsumen. Contohnya, para pedagang nasi padang sering kali membutuhkan campuran antara beras pulen dengan beras IR42 yang memiliki sifat beras perah. “Itu memang kami oplos tapi sesuai dengan permintaan konsumen, apakah itu salah? Kami tidak salah kami melakukan sesuai dengan permintaan konsumen kami yang ada,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa praktik menjadikan beras medium sebagai premium tidak pernah dilakukan oleh pihaknya. “Sementara kalau beras medium kami jadikan premium itu sangat mengambil keuntungan besar, itu kami tidak pernah lakukan. Saya bantah, kalau Menteri Amran panggil saya, akan saya hadapi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah akan menindak tegas segala bentuk praktik mafia pangan yang memanipulasi data beras di PIBC. Hal ini merujuk pada temuan dari Satgas Pangan Mabes Polri yang menemukan adanya rekayasa data beras.
Amran menekankan bahwa praktik-praktik tersebut merugikan petani dan konsumen. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri terus mendalami indikasi permainan besar di balik fluktuasi harga dan distribusi pangan di PIBC.
“Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Kita harus dampingi. Jangan ada segelintir orang ingin merusak negara kita, harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah dari mafia,” ujar Amran dalam pernyataannya di Jakarta Selatan.
Pernyataan Menteri Pertanian ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi masalah yang terjadi di pasar-pasar pangan utama. Meski demikian, penyangkalan dari Zulkifli Rasyid menunjukkan bahwa masih ada perbedaan pandangan mengenai tindakan yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Hal ini memicu pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya proses distribusi dan pengelolaan beras di PIBC serta apakah ada mekanisme pengawasan yang cukup untuk mencegah praktik yang tidak sehat.
