Kasus Beras Oplosan yang Menyita Perhatian Publik
Kasus beras oplosan yang dijual dengan kemasan premium telah menarik perhatian masyarakat luas. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga memengaruhi stabilitas harga beras di pasar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap bahwa sejumlah perusahaan besar terlibat dalam kecurangan ini, meskipun belum ada daftar lengkap perusahaan yang terlibat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa beberapa perusahaan besar melakukan pengoplosan beras. Ia menjelaskan bahwa beras berkualitas premium sering dicampur dengan beras kualitas medium, lalu dijual dengan harga premium. Hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena harga yang diberikan lebih tinggi dari nilai sebenarnya.
“Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar, bayangkan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Meski stok beras di dalam negeri mencapai angka tertinggi sejak 1945, yaitu sebanyak 4 juta ton yang telah diamankan Perum Bulog di pertengahan tahun ini, kondisi di lapangan berbeda. Harga beras terus meningkat meski stok melimpah. Hal ini disebabkan oleh praktik pengoplosan yang membuat harga premium naik dan jumlah beras yang tersedia berkurang.
Tito juga mengungkap bahwa temuan Kementerian Pertanian menunjukkan adanya praktik kecurangan pascapanen raya yang berdampak pada kenaikan harga beras. Produksi yang sangat besar tidak diimbangi dengan distribusi yang baik. Beberapa perusahaan melakukan oplosan dan mengurangi jumlah beras yang diterima konsumen.
Modus Penipuan yang Dilakukan
Modus penipuan yang dilakukan terbagi menjadi dua tahap. Pertama, ukuran beras tidak sesuai dengan kemasan yang tertera. Misalnya, beras yang seharusnya berisi 5 kilogram hanya memiliki isian 4,5 kilogram. Kedua, beras medium dicampur dengan beras premium, lalu dijual dengan harga premium.
Praktik ini disorot langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025). Presiden menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk penipuan yang merugikan masyarakat.
“Misalnya [beras] 5 kilogram, kita kadang-kadang nggak ngecek pembeli kan, isinya 4,5 kilogram. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong,” tuturnya.
Harga beras menjadi atensi utama Presiden karena merupakan komoditas yang harus diamankan, selain bahan bakar minyak (BBM). Prabowo Subianto juga menyentil praktik pengoplosan beras yang dikemas sebagai beras premium. Bahkan, harganya melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Berdasarkan laporan yang diterima, Prabowo menyebutkan bahwa kerugian ekonomi dan masyarakat Indonesia mencapai Rp100 triliun setiap tahun akibat peredaran beras oplosan kemasan premium. “Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan. Ini adalah pidana,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, Prabowo meminta Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium. Meski demikian, ia mengungkap bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara, termasuk Malaysia.
