TPAKD Pandeglang Perkenalkan Program Satu Rekening untuk Setiap Siswa

TPAKD Pandeglang Perkenalkan Program Satu Rekening untuk Setiap Siswa

BANTENMEDIA – Komite Peningkatan Akses Perbankan Daerah (KPAPD) Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Lembaga Jasa Keuangan atau perbankan, mengusulkan program satu rekening untuk setiap siswa.

Hal tersebut terungkap dalam rapat pleno penentuan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pandeglang, yang diadakan di Aula Hotel S’Rizki Pandeglang pada Selasa, 30 September 2025.

Kepala Sekretaris Daerah Pandeglang, Asep Rahmat menyampaikan, selain mengusulkan program satu rekening satu pelajar, TPAKD Pandeglang juga akan mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk pendidikan keuangan bagi masyarakat serta peningkatan akses layanan perbankan di wilayah terpencil.

“Selain itu, akan diadakan program peningkatan penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM agar mempermudah transaksi pembayaran, serta pengembangan wisata desa untuk mendukung sektor-sektor unggulan daerah,” ujar Asep.

Menurut Asep, pengambilan keputusan mengenai program kerja ini sangat penting dilakukan, guna mendorong percepatan akses perbankan dan peningkatan partisipasi serta pemahaman keuangan di wilayah tersebut.

“Akses keuangan yang sama dan menyeluruh merupakan dasar penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta adil,” katanya.

Asep menekankan, terbentuknya TPAKD di Kabupaten Pandeglang merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam memastikan setiap lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga warga di daerah pedesaan, dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan resmi.

“Rencana kerja yang telah kita diskusikan bersama merupakan langkah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia,” katanya.

“Saya mengajak seluruh anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang agar bekerja dengan penuh dedikasi dan kerja sama yang solid,” lanjutnya.

Selanjutnya Asep menyampaikan, kemitraan antara pemerintah daerah, OJK, BI, lembaga jasa keuangan atau perbankan serta berbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor utama dalam menjadikan program kerja ini sebagai alat untuk menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami setiap langkah kecil yang kita lakukan mampu menghasilkan perubahan untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kami,” ujarnya.

Related posts