BANTENMEDIA – Majelis Perwakilan Rakyat Daerah (MPRd) Kota Tangerang mendorong percepatan pelaksanaan normalisasi sungai yang melintasi wilayah kota. Tindakan ini dianggap mendesak untuk menangani masalah banjir yang sering terjadi di beberapa titik.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Appanudin, menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Pemprov Banten, Pemkot Tangerang, pemerintah pusat, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane. Kemitraan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan banjir di Kota Tangerang.
“Saya berharap perjanjian ini segera diwujudkan, agar masalah banjir yang selama ini menjadi kekhawatiran warga bisa diselesaikan secara optimal,” kata Appanudin, yang dikenal sebagai Jalu pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Menurutnya, langkah penanggulangan banjir sudah dimulai. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang sedang melakukan survei bersama (joint survey) sebagai persiapan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Angke. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni juga telah melakukan pengarungan sungai untuk mengidentifikasi kendala di sepanjang aliran tersebut.
Appanudin berharap survei bersama yang melibatkan Pemprov Banten, BBWS Ciliwung–Cisadane, serta Pemkot Tangerang Selatan mampu mengidentifikasi seluruh masalah di kawasan hilir Kali Angke, mulai dari Perumahan Graha Raya Tajur hingga Jembatan Polor Petir Cipondoh. Hal ini penting agar langkah awal penanggulangan banjir bisa berjalan efektif, terutama di tengah musim hujan yang masih berlangsung.
“Kami berharap peta ini dibuat secara menyeluruh, agar proyek normalisasi dapat berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan tujuan,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, menambahkan bahwa survei bersama ini merupakan tindak lanjut dari perintah Wakil Presiden RI dan Gubernur Banten yang mendorong kerja sama antar daerah. “Setelah survei bersama ini selesai, normalisasi diharapkan segera dilaksanakan dalam waktu dekat,” tutupnya.
