BANTENMEDIA – Pemerintah pusat melalui Lembaga Gizi Nasional (BGN) menerima kedatangan rombongan para kepala daerah dari Provinsi Aceh dalam rangka penyerahan dokumen lahan yang bersertifikat untuk pembangunan Dapur BGN.
Anggota rombongan tersebut termasuk Bupati Aceh Barat Tarmidzi dan Wali Kota Subulussalam M Rasyid Bancin, yang mewakili 20 kabupaten/kota di Aceh yang telah menyelesaikan pengumpulan data serta penyerahan lahan.
Kedatangan mereka dihadiri langsung oleh perwakilan dari BGN, Kolonel Wahyu Widisetyanta. Pada pidatonya, Kolonel Wahyu mengatakan bahwa proses lelang cepat untuk pembangunan Dapur BGN akan dimulai pada bulan Agustus 2025.
“Ini merupakan tindakan nyata dan sinyal kuat bahwa Pemerintah Daerah Aceh siap mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketersediaan gizi yang merata bagi seluruh anak bangsa,” katanya dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Hadiri dalam pertemuan ini Koordinator Pelaksana Pengumpulan Data Wilayah Aceh, yaitu Amri dan Muzakir, yang selama ini bertindak sebagai perantara teknis antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung keberhasilan pendataan lahan.
BGN mencatat bahwa hingga kini, 20 kabupaten/kota di Aceh telah mengajukan dokumen lahan yang bersertifikat, sedangkan empat wilayah lainnya belum memberikan dukungan yang diperlukan, yaitu:
1. Aceh Tamiang
2. Bener Meriah
3. Gayo Lues
4. Aceh Besar
Berdasarkan koordinasi antar kementerian dan lembaga, disampaikan bahwa akan dilakukan penilaian mendalam terhadap kepala daerah yang tidak mendukung pelaksanaan program prioritas nasional ini.
Pemerintah pusat mendorong seluruh wilayah agar lebih aktif dan tanggap, guna memastikan pembangunan yang merata serta akses gizi yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Program Masakan BGN adalah bagian dari kebijakan Makanan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta mendorong pembangunan manusia yang berkualitas, khususnya di daerah-daerah tertinggal dan rentan pangan.
