JABARMEDIA – Pembentukan wilayah baru selalu diiringi dengan narasi penuh harapan: layanan publik yang lebih dekat, percepatan pembangunan, hingga kesejahteraan yang merata bagi penduduk. Namun, tidak semua janji manis tersebut terwujud. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Pandeglang, wilayah seluas 2.771,41 Km² yang memutuskan untuk keluar dari Jawa Barat agar bergabung dengan provinsi baru, Banten.
Alih-alih mengalami kemajuan pesat, Pandeglang justru dihadapkan pada kenyataan yang menyedihkan. Kabupaten ini kini dikenal sebagai wilayah paling miskin di Banten, bahkan dipimpin oleh seorang bupati yang tercatat sebagai pemimpin daerah dengan kekayaan paling sedikit di provinsi tersebut. Sebuah ironi besar dari tujuan pemekaran yang awalnya diharapkan memberikan peluang emas bagi warga setempat.
Pandeglang awalnya termasuk dalam wilayah utama di Jawa Barat. Karena lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan, penduduk setempat merasa ditinggalkan. Keinginan untuk memisahkan diri terus dipertahankan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya pemerintah pusat menyetujui pembentukan Kabupaten Pandeglang yang langsung menjadi bagian dari provinsi baru, Banten.
Eksitasi menghiasi masyarakat pada masa itu. Harapan besar diletakkan pada janji pemekaran: percepatan pembangunan infrastruktur, layanan publik yang lebih mudah diakses, serta berkembangnya peluang ekonomi lokal. Pandeglang diyakini akan menjadi wilayah dengan potensi besar yang mampu berkembang lebih mandiri.
Fakta Menyedihkan: Pandeglang Tercatat sebagai Kabupaten Paling Miskin
Namun kenyataannya berbeda. Data ekonomi menunjukkan bahwa Pandeglang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan terbesar di Banten. Beberapa penyebabnya antara lain:
Struktur ekonomi yang masih mengandalkan pertanian tradisional yang memiliki tingkat hasil produksi yang rendah.
Kurangnya investasi disebabkan oleh infrastruktur dasar yang tidak memadai.
Pendapatan daerah sendiri (PAD) yang kecil membuat daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja.
Alih-alih mengejar ketertinggalan, Pandeglang justru semakin kesulitan bersaing dengan wilayah lain di Banten, seperti Tangerang atau Serang, yang lebih berkembang dalam hal infrastruktur maupun investasi.
Bupati yang Paling Miskin, Simbol Kesederhanaan atau Keterbatasan?
Kondisi semakin mendapat perhatian setelah diketahui bahwa bupati Pandeglang merupakan pejabat daerah dengan harta kekayaan terendah di Banten, sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
Sebagian masyarakat memandang hal ini sebagai gambaran kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Namun banyak juga yang meragukan, apakah keterbatasan dana seorang pemimpin berdampak pada kemampuannya dalam mengelola pembangunan di wilayah yang memiliki tantangan seperti Pandeglang.
Meski demikian, bupati menegaskan bahwa kondisi pribadinya tidak menjadi hambatan untuk terus berjuang bersama masyarakat, serta berkomitmen membangun Pandeglang di tengah berbagai keterbatasan.
Tantangan Sulit dan Solusi yang Tersedia
Pandeglang masih menghadapi berbagai tantangan berat: keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, akses layanan kesehatan yang terbatas, serta tingkat putus sekolah yang tinggi. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah daerah seringkali kesulitan dalam menjalankan program pembangunan.
Tantangan lainnya ialah bagaimana memperkuat identitas dan kompetensi kabupaten agar tidak semakin tertinggal. Peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, serta dukungan terhadap investasi swasta menjadi faktor penting.
Meskipun berat, semangat optimisme tetap terjaga. Sebagian masyarakat menganggap bahwa status sebagai kabupaten termiskin bisa menjadi pemicu untuk memperbaiki diri. Dengan usaha keras dan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun provinsi, Pandeglang masih memiliki kesempatan untuk keluar dari siklus kemiskinan.
