Ancaman Siber yang Semakin Kompleks di Indonesia
Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, ancaman siber di Indonesia semakin kompleks dan terorganisasi. Modus penipuan digital terus berubah, mulai dari pencurian identitas, pembobolan akun, hingga pemalsuan dokumen dan manipulasi menggunakan teknologi deepfake. Ancaman ini tidak lagi hanya berasal dari individu, tetapi juga dari jaringan yang memanfaatkan celah-celah dalam sistem.
Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK dan Indonesia Anti Scam Center (IASC), kerugian akibat penipuan online telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu sebesar Rp2,6 triliun hingga Mei 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan digital kini menjadi ancaman nyata yang perlu mendapat perhatian serius.
Kejahatan digital kini dilakukan oleh jaringan yang mengandalkan kelemahan sistem baik milik individu maupun institusi. Mereka menyebarkan identitas palsu, memanipulasi dokumen, dan mencari celah untuk menyerang. Dengan demikian, upaya pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif dan lintas sektor.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
CEO Privy Marshall Pribadi menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam membangun pertahanan digital yang kuat. Menurutnya, ancaman siber tidak datang dari satu arah saja, melainkan bekerja sebagai jaringan. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem pertahanan yang saling terhubung.
Salah satu langkah penting adalah adopsi teknologi identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Teknologi ini memungkinkan verifikasi yang cepat dan akurat tanpa adanya celah manipulasi proses manual. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keterhubungan sistem antar lembaga.
Marshall juga menyoroti pentingnya interoperabilitas dan berbagi sinyal risiko. Jika satu institusi mendeteksi pola serangan, maka sinyal tersebut harus bisa dibaca oleh lembaga lain. Inilah lapisan proteksi kolektif yang sangat diperlukan dalam menjaga keamanan digital.
Peran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Dalam lanskap kepercayaan digital, keberadaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) memegang peranan kunci sebagai fondasi utama. Privy, sebagai PSrE resmi di bawah naungan Kementerian Kominfo, menjadi bagian penting dari infrastruktur kepercayaan digital nasional.
Komitmen terhadap keamanan informasi tidak hanya diwujudkan lewat teknologi, tetapi juga melalui tanggung jawab nyata. Salah satunya adalah penerapan certificate warranty—sebuah bentuk jaminan ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam proses verifikasi identitas. Jika identitas terbukti tidak sah dan menyebabkan kerugian, Privy siap menanggung risikonya.
Membangun Budaya Verifikasi Aktif
Namun, teknologi saja dinilai tidak cukup. Privy menekankan pentingnya membangun budaya verifikasi aktif di masyarakat. Setiap dokumen digital yang diterima sebaiknya tidak langsung dipercaya, melainkan dicek kembali keasliannya sebagai langkah perlindungan awal.
Selain itu, bersama regulator dan asosiasi, Privy juga tengah mendorong penerapan standar keamanan informasi yang lebih ketat, khususnya di sektor keuangan, layanan publik, dan fintech. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan digital di Indonesia.
Kekuatan Utama di Tengah Pertumbuhan Ekonomi Digital
Di tengah laju pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, kekuatan utama bukan hanya pada inovasi, tetapi juga pada ketahanan sistem. Tanpa landasan keamanan yang kuat, kemajuan digital bisa menjadi titik rawan. Oleh karena itu, momen untuk membangun pertahanan bersama itu tidak bisa ditunda lagi.
Dengan kolaborasi, penggunaan teknologi yang tepat, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya verifikasi, Indonesia dapat membangun pertahanan digital yang lebih kuat dan mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
