Keterlibatan Korps Zeni TNI AD dalam Pembangunan Rumah Sakit di Daerah Rawan
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan rencana pemerintah untuk melibatkan Korps Zeni TNI Angkatan Darat dalam pembangunan rumah sakit di daerah yang dinilai rawan. Rencana ini disampaikan oleh Budi saat menjalani jumpa pers setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, pada Selasa (22/7/2025) malam.
Budi menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan apakah seluruh konstruksi bangunan rumah sakit akan dilakukan oleh prajurit Korps Zeni TNI AD atau hanya sebagian saja. Menurutnya, perlu diperhitungkan kemampuan masing-masing pihak dalam membangun struktur bangunan.
“Kita sedang mencari cara terbaik agar proses pembangunan rumah sakit bisa lebih efektif. Apakah 100 persen dibangun oleh Zeni atau hanya sebagian. Kan kadang ada yang pasang kaca, Zeni tidak dilatih untuk itu,” ujar Budi.
Pembahasan Anggaran dengan Kementerian Keuangan
Selain itu, Budi menyatakan bahwa pihaknya akan segera membahas anggaran pembangunan rumah sakit dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuannya adalah agar alokasi dana bisa dialokasikan ke Kemhan, sehingga Kemhan dapat menjadi pelaksana utama dalam pembangunan tersebut.
“Yang penting adalah seluruh proses pembangunannya kami sedang bicara dengan Kemenkeu, kalau bisa anggarannya juga dialokasikan ke Kemhan, agar Kemhan yang membangun,” tambah Budi.
Libatkan Masyarakat Setempat dalam Operasional RS
Budi juga menegaskan bahwa selain prajurit TNI dan pegawai Kemhan, pihaknya akan melibatkan masyarakat setempat, termasuk orang asli Papua (OAP), dalam mengisi posisi sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit daerah rawan. Hal ini dilakukan karena banyak kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
Menurut Budi, dokter dari kalangan militer memiliki kemampuan membela diri yang lebih baik jika dibandingkan dengan tenaga kesehatan sipil. “Kebetulan Pak Menhan punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara seenggaknya lebih percaya diri. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik,” jelasnya.
Target Pembangunan 66 Rumah Sakit di Wilayah Tertinggal
Dalam kerja sama dengan Kemhan, Kemenkes berkomitmen untuk membangun rumah sakit di daerah terpencil dan rawan. Program ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam targetnya, total 66 rumah sakit tipe C akan didirikan di 66 kabupaten/kota tertinggal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 unit sudah mulai dibangun.
Pada tahun depan, sekitar 12 sampai 14 unit rumah sakit akan dibangun di wilayah zona merah. Rumah sakit ini akan memiliki layanan setara dengan yang ada di Pulau Jawa.
“Kita minta tolong Pak Menhan agar yang membangunnya bekerja sama dengan Kemhan supaya aman. Jika perlu, tim dari Kemhan juga ikut karena ada Zeni-nya,” ujar Budi.
Pengembangan Rumah Sakit TNI untuk Masyarakat Umum
Selain itu, Budi berharap Kemhan semakin meningkatkan penggunaan rumah sakit milik TNI untuk melayani masyarakat sipil. Menurutnya, beberapa rumah sakit milik TNI seperti RSPAD sudah melayani masyarakat umum secara luas.
“Nah bisa nggak ini dikembangkan, kebetulan juga ada rumah sakit baru yang dibangun dengan Rumah Sakit Sudirman itu besar sekali,” jelas Budi.
